Piala sudah disusun. Kain panggung sudah dikencangkan, lampu sudah beres dites nyala-matinya, dan panitia lalu-lalang sibuk dengan headset menempel di telinga. Tapi, perkara paling bikin ribut sore itu, bahkan jauh sebelum Malam Anugerah Festival Teater Kampus Jakarta (FTKJ) 2026 dimulai, bukanlah soal siapa yang akan menjadi juara malam itu, melainkan soal bagaimana masa depan teater kampus itu sendiri nantinya.
Plaza Teater Kecil. Tiga orang juri ditemani beberapa panitia pengarah duduk berhadapan dengan belasan perwakilan kelompok teater kampus se-Jakarta. Yang dibicarakan bukan siapa yang terbaik, tapi ke mana arah dan bagaimana ekosistem teater kampus ini sebetulnya harus berjalan?
Diskusi sebelum acara Malam Anugerah FTKJ 2026, 26 Agustus 2026 di TIM, ditutup dengan sebuah pertanyaan reflektif: apa sebenarnya esensi teater kampus? (sumber foto: Maysha Yusuf)
Yustiansyah, Ketua Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), membuka forum dengan mengajak semua orang di ruangan itu mundur sejenak, melihat FTKJ tidak hanya sebatas ajang unjuk gigi tahunan, tapi lebih pada ekosistem teater itu sendiri. Sejak beberapa tahun terakhir, pemenang FTKJ memang tak berhenti di panggungnya–beberapa yang berkecimpung ikut naik ke rangkaian Festival Teater Jakarta. Artinya, apa yang terjadi di kampus bukan hanya sekadar pemanasan sebelum yang sungguhan. Itu bagian dari mata rantai yang lebih panjang, dari ruang kampus ke Taman Ismail Marzuki, kemudian masuk ke ranah industri pertunjukan yang lebih luas. Maka dari itu, festival ini seharusnya menjadi ruang laboratorium bagi setiap kelompok teater kampus untuk menggodok segala hal yang mentah menjadi lebih matang lewat pembelajaran. Capaian yang dimaksud Yustiansyah jelas, ruang ini diharapkan bisa menjadi pertukaran ilmu dan pengalaman dari tiap-tiap kelompok yang tampil. Namun, yang menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah: sudahkah DKJ memberikan fasilitas yang memadai bagi tiap kelompok?
Olive, salah satu pengamat, lantas melempar pertanyaan yang menukik tajam ke akar persoalan, yaitu tentang sosok pendamping. Ada atau tidaknya pelatih, urainya, akan turut menentukan seberapa jauh sebuah kelompok mampu bereksplorasi, membedah masalah, sekaligus mewariskan ilmu berteater kepada anggota baru. Sekilas ini terdengar seperti perkara teknis. Namun, isu ini nyatanya menyeret perbincangan pada pusaran yang lebih pelik dari sekadar “siapa melatih siapa”, terlebih karena tidak semua teater kampus punya kemewahan anggaran untuk menyewa jasa pelatih.
Lantas, pembicaraan berganti arah.
Rita Matu Mona, salah seorang juri yang akrab disapa Mbak Rita, punya alasan sendiri kenapa ia begitu antusias mengapresiasi ketika bicara soal ruang. Ia sudah tiga kali menjuri festival teater di Jawa Timur, Kalimantan, dan sekarang Jakarta. Tapi, festival-festival umum yang biasa dinilainya, semacam FTJ atau FTP, hampir selalu bermain di panggung proscenium yang sudah disediakan panitia. "Di situ", katanya, “kita biasanya sudah bisa menebak bentuk blocking panggungnya akan seperti apa.”
FTKJ berbeda, lanjutnya. Sebab, kelompok teater kampus bermain di ruang mereka sendiri, mereka bebas memilih bentuk pentas: ada blackbox, konsep metateater yang berusaha menembus tembok keempat, bahkan ada satu-dua grup yang nekat pentas di area terbuka di belakang kampus mereka. Keberanian memilih ruang bermain itulah, menurut Mbak Rita, yang merupakan gagasan terbaik yang ditawarkan festival ini. Sesuatu yang tak akan pernah muncul kalau panggungnya sudah disediakan seragam sejak awal.
Aktivis yang Mati Tiga Kali
Kalau Mbak Rita sibuk membedah soal ruang, Roy Julian lebih cerewet menguliti isi. Ia menangkap sebuah ironi di panggung teater belakangan ini: eksplorasi digital memang terkesan segar, tetapi sering kali cuma jadi kosmetik untuk menambal kelemahan dasar keaktoran. Buat apa pamer visual canggih kalau fondasi aktingnya saja masih kedodoran? Namun, di luar urusan teknis itu, ada satu fenomena yang jauh mencuri perhatian Roy di festival kali ini, yaitu naskah The Death of the Activist yang dipentaskan oleh tiga kelompok berbeda sekaligus yakni, Teater Camuss dari Universitas Islam As Syafi’iyah, USB Trisakti dari Universitas Trisakti, dan Teater Bintang dari Trisakti School of Management. Fenomena keroyokan ini tentu membuat kita bertanya pula.
Para pemenang FTKJ 2026 dan piagam masing-masing. (sumber foto: Maysha Yusuf)
Roy mencatat, naskah-naskah pilihan tahun ini memang didominasi oleh narasi perlawanan menghadapi tiga raksasa: politik, kemiskinan, dan digital. Namun, keputusan tiga kelompok teater memilih naskah politik yang sama seolah menjadi sinyalemen keras bahwa muatan politik masih menjadi komoditas paling diminati dan mungkin paling aman di panggung kampus. Pertanyaannya kemudian, apakah ini murni bentuk kesadaran kritis, atau jangan-jangan sekadar tren laten menumpang isu?
Kisah tentang individu marginal yang dihilangkan paksa oleh kekuasaan–lalu dibungkus rapi seolah murni kecelakaan–jelas bukan barang baru. Pola narasi ini sangat lentur, gampang dicangkok ke lanskap zaman apa pun selama eksploitasi dan impunitas aparat masih merajalela. Karena tak butuh banyak perombakan untuk terasa relevan, naskah semacam ini sering kali melahirkan kemalasan kreatif. Lapisan maknanya enggan digali lebih dalam dan teater kampus akhirnya rentan tergelincir pada dosa fatal, yaitu mereduksi aktivisme menjadi sekadar genre jualan atau estetika pop yang dangkal.
Tentu, kita bisa mencoba berbaik sangka. Masifnya pemilihan naskah perlawanan ini barangkali adalah bentuk “kemelekan” atau mungkin kepanikan mahasiswa dalam merespons carut-marut politik pasca-demonstrasi Agustus 2025. Ketika indeks kebebasan sipil anjlok dan realitas makin muram, narasi perlawanan laris manis sebagai pelarian sekaligus panggung idealisme. Naskah ini begitu gampang dipeluk karena kelewat dekat dengan kenyataan. Namun, kita juga harus berhati-hati, kedekatan semu ini bisa membuat kelompok teater yang memainkan The Death of the Activist lebih berisiko menggali kuburannya sendiri.
Ketika panggung terlampau lekat dengan represi sehari-hari, hingga aktor dan penonton tak lagi merasa perlu memeras imajinasi, pementasan sejatinya telah kehilangan tajinya. Yang gagal melampaui wujudnya sebagai ruang refleksi artistik dan menyusut menjadi sekadar pamflet orasi. Atau, yang lebih parah sebagai medium komodifikasi penderitaan. Kedekatan isu, urgensi politik, atau klaim berpihak pada kebenaran tak akan pernah sah dijadikan alibi untuk memaklumi sebuah pertunjukan yang malas dan miskin gagasan.
Ke Mana Perginya Para Senior
Kalau Roy menyoal pilihan naskah, Joned Suryatmoko menyoal siapa yang mengajarkan cara memainkannya. Ia menyebut beberapa kelompok punya kelemahan yang sangat elementer, seperti proyeksi suara, yang semestinya sudah selesai di tahap paling awal berlatih. Lantas, ia melontarkan pertanyaan yang lebih sinis, di mana alumninya? Di mana para senior ketika juniornya tampil di panggung dengan suara yang tak sampai ke barisan penonton paling belakang?
Joned menjelaskan kenapa pertanyaan itu bukan sekadar nostalgia atau basa-basi menjaga silaturahmi. Menurutnya, persoalan ini menyentuh aspek pedagogi seni. Banyak pegiat teater yang kini aktif di Jakarta mengawali langkahnya dari teater kampus. Hampir tak terhindarkan bahwa apa yang dikerjakan anggota teater kampus hari ini adalah turunan ilmu dari para seniornya. “Bisa dibayangkan bahwa sebuah teater kampus merupakan elaborasi dari banyak 'jurus' para senior,” katanya, “sekaligus diperkaya oleh perjalanan setiap pengurus di masanya.”
Ia menyebut teater kampus sebagai semacam epitome–perwujudan dari metode belajar yang terus tumbuh. Karena itu, institusi ini penting terus dirayakan secara kolektif lewat acara seperti FTKJ. Bukan sekadar ajang tepuk tangan, tetapi ruang untuk melihat bagaimana sistem transmisi pengetahuan itu berjalan di tiap kampus, dan apa dampaknya bagi ekosistem teater secara luas.
Namun, menuntut alumni terus turun gunung sebenarnya sama problematisnya. Kita tahu betul penyakit menahun yang diidap teater kampus, yaitu kehadiran senior seringkali justru melahirkan kultur feodal dan gatekeeping yang memasung kreativitas juniornya. Yang ideal, ujar Mas Joned, adalah pendampingan berjarak–mengisi lokakarya, bedah naskah, lalu mundur teratur agar regenerasi berjalan. Sayangnya, yang sering terjadi justru yang sebaliknya, lepas tangan sama sekali, membiarkan para junior meraba-raba dalam gelap.
Tapi, pertanyaan paling tajam dari Joned sore itu bukan hanya soal peran senior. Ia melempar sebuah pertanyaan yang agaknya selalu terlupa dalam pikiran kita: apa yang etis ketika mahasiswa di atas panggung membicarakan kelas sosial dan kemiskinan? Begitukah cara kita seharusnya melihat perkara itu? Bagaimana kelas yang menang yang lebih punya modal dan privilese untuk berteater memandang perkara orang-orang yang kalah? Juga, menyangkut politik gender di panggung, apakah selama ini kita cuma membacanya sebagai pilihan estetis, padahal semestinya itu adalah soal etis?
Tak ada yang buru-buru menjawab. Tapi, dari sini kita bisa sedikit membaca gejala yang itu-itu lagi pada FTKJ, tak cuma soal estetika. Problematika struktural di kampus-kampus itu sendiri akhirnya ikut terbaca.
Merdeka di Panggung, Sendirian di Belakangnya
Terlepas dari semua soal itu, arah diskusi perlahan terseret ke persoalan klasik: haruskah teater kampus pentas di kandang mereka sendiri? Suara audiens seketika terbelah. Bagi kelompok yang selama ini dianggap mapan–punya fasilitas memadai, ruang latihan yang ajek, dan kas yang sehat–pentas di kampus sendiri adalah pilihan ideal yang menguntungkan secara artistik.
Namun, bagi kelompok di seberangnya, keengganan pentas di kampus tak ada urusannya dengan idealisme. Alasan mereka berangkat dari hitung-hitungan realistis yang jauh lebih pahit. Fasilitas mereka seadanya. Pengeluaran tak terduga kerap bikin kas organisasi luntang-lantung. Belum lagi drama meminjam perabot, lampu, hingga sound system ke sana-kemari yang sering kali berujung jalan buntu.
Dewan Juri FTKJ (ki-ka: Roy Julian, Joned Suryatmoko, dan Rita Matu Mona) membacakan pertanggung-jawaban penilaian mereka. (sumber foto: Maysha Yusuf)
Birokrasi dan transparansi kampus menjadi batu sandungan utama. Urusan sekecil apa pun bisa memicu gesekan melelahkan dengan pihak dekanat atau rektorat. Di sisi lain, situasi di luar kampus tak kalah suram. Beberapa perwakilan mengeluhkan peran dewan penyelenggara, dalam hal ini DKJ, yang dirasa absen memberikan jembatan pemahaman naskah maupun pembekalan manajerial. Teater kampus seolah dibiarkan bertarung sendirian tanpa penggodokan yang cukup sebelum dilempar ke gelanggang FTKJ. Jangan sampai festival ini ujung-ujungnya cuma jadi etalase mentereng yang kosong melompong, begitu kira-kira inti keresahan yang terus digaungkan teman-teman teater kampus.
Diskusi sore itu ditutup dengan sebuah pertanyaan reflektif yang sebetulnya lebih pas dijadikan pembuka: apa sebenarnya esensi teater kampus? Perlukah isu-isu di atas panggung berkelindan dengan disiplin studi para mahasiswanya? Atau, demi mematangkan kualitas pertunjukan, perlukah naskah dipatok sejak awal oleh panitia meski itu berisiko menciptakan pengotakan yang justru bertolak belakang dengan semangat festival yang merayakan kemerdekaan berkarya? Apakah panitia harus menyediakan segala peralatan?
Tak ada jawaban pasti yang lahir sore itu. Barangkali memang belum waktunya.
Penulis: Maysha Yusuf
Editor: Hazet